Islamedia
- Tim sukses (timses) pasangan calon nomor 4, Hidayat-Didik mengeklaim
menemukan ratusan ribu Daftar Pemilih bermasalah dari Daftar Pemilih
Sementara (DPS) terbaru KPUD per 30 Mei. Ketua Tim sukses (timses)
pasangan nomor 4, Hidayat-Didik, Triwisaksana, mengatakan, ada
penambahan ratusan pemilih siluman yang patut diwaspadai.
Triwisaksana atau akrab dipanggil Bang Sani menilai setidaknya ada lima
model penambahan pemilih yang ditelusuri oleh tim pasangan nomor 4.
Pertama adalah penambahan 94.677 pemilih yang memiliki Nomor Induk
Kependudukan (NIK) ganda. Penambahan ini adalah hasil dari Daftar
Pemilih Sementara (DPS) setelah penyisiran akhir per 30 Mei oleh KPUD
DKI Jakarta.
Bang Sani menjelaskan, data DPS per 20 Mei tim Hidayat-Didik menemukan
NIK ganda 131.477 pemilih. "Namun data DPS setelah disisir kembali oleh
KPUD, kami menemukan berkurang 36.800 pemilih. Jadi bisa disimpulkan
KPUD tidak menghapus semua NIK ganda," terang Bang Sani dalam rilisnya,
Kamis (31/5).
Kedua, Bang Sani mengungkapkan temuan tim Hidayat-Didik adanya
penambahan 2.901 pemilih pemula dengan NIK kosong. Dari data sebelumnya
yang 4.152 pemilih DPS per 20 Mei, menjadi 7.052 pada DPS baru per 30
Mei hasil penyisiran terakhir sebelum penetapan.
Ketiga, tim mendapati adanya penambahan NIK tidak berstandar Jakarta.
Pada DPS per 20 Mei jumlah NIK yang tidak berstandar Jakarta 80.297
pemilih, namun pada DPS terbaru per 30 Mei didapati 82.571 pemilih
dengan NIK tidak standar Jakarta.
Keempat, ditemukan pula modus penambahan dengan menggunakan NIK bodong
alias palsu. Menurut Bang Sani, seharusnya NIK 16 digit, tetapi
ditemukan 17.073 NIK yang tidak sesuai dengan 16 digit. Kelima, didapati
427.109 NIK dari Kartu Keluarga (KK) yang kosong atau bukan KK dari
Jakarta. Untuk itu, dia meminta KPUD meneliti kembali sebelum DPS ini
ditetapkan pada Sabtu (2/6).
Di tempat terpisah, sebelumnya KPUD menilai berbagai temuan yang ada itu
ada baiknya diserahkan kepada KPUD untuk diteliti kembali. "Kami
menerima masukan, apabila ada temuan segera serahkan ke KPUD sebelum
penetapan," ujar Anggota KPUD Pokja Pendataan Pemilih, Aminullah.
Sumber : Republika
0 komentar:
Posting Komentar