16.15
Dpra-Slipi
POLITIK - PILKADA
Jum'at, 01 Juni 2012 , 12:30:00
DINILAI belum ada
perubahan berarti dalam perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT), partai
politik protes. Pasalnya, hingga Kamis (31/5) mereka menganggap
penyisiran data pemilih yang dilakukan KPU Provinsi DKI Jakarta,
dianggap belum ada kemajuan berarti. Masih ditemui NIK ganda serta
pemilih yang terdaftar lebih dari satu kali. Tim pasangan calon juga
mencecar Kadis Dukcapil DKI Purba Hutapea, terkait adanyak NIK ganda.
“Tidak ada perubahan dari yang kami debatkan minggu lalu. Baik itu NIK ganda dan lain-lain. Kami sudah pelajari soft copy yang diberikan KPU,” ujar juru bicara tim Jokowi-Ahok, M Taufik, saat rapat penyampaian pandangan DPT di kantor KPU DKI, Kamis (31/5) kemarin.
Pria yang juga Ketua DPD Partai Gerindra DKI itu juga mempertanyakan sikap KPU DKI jika mendapati NIK ganda dipakai sama. “Kalau dua-duanya bilang ada, apa sikap KPU. Saya kira banyak yang seperti itu,” terang Taufik.
Dia menambahkan NIK ganda ditemukan ribuan. Kalau KPU Provinsi DKI asal coret dia bisa di laporin. “Dukcapil harus ikut bertanggungjawab terkai NIK ganda,” beber Taufik.
Sementara itu, Purba Hutapea, Kadis Dukcapil DKI Jakarta mengatakan, tidak ada NIK yang berulang. Kalau ada di lapangan ditemukan, bisa salah input atau pemalsuan.”Jika ada dua, satu pasti palsu. Jadi di DP4 tidak ada NIK yang berulang. Ibu Dahliah (Ketua KPU DKI), kalau diperlukan staf kami, bisa kami kirim untuk membantu terkait hal itu,” pungkas Purba.
Sementara itu, tim advokasi pasangan Hidayat Nur Wahid-Didik, Agus Otto mengatakan, pihaknya mempersalahkan format pengisian dan penghitungan yang tidak sesuai. “Format pengisian data pemilih di PPK Jakarta Barat kok berrbeda dari aturan. Kemudian, masalah penambahan data pemilih jumlah totalnya juga salah,” beber Agus. “Menurut kami itu menunjukkan upaya sistematis, sebab KPU itu kan sudah menyosilisasikan penggunaan form dan penetapan DPT di kotamadya,” ujarnya.
Agus menambahkan, jika data dari bawah bermasalah, ke atas juga demikian. Pihaknya mempertanyakan, bagaimana mekanisme seperti itu bisa sampai terjadi. “Kami masih punya banyak data di Kotamadya Jakarta Barat, ini kami beruntung mendapatkan data ini, masalahnya bagaimana,” ujarnya. “Hasil pleno disahkan dulu, seperti di Cengkareng,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Dahliah Umar mengatakan, pihaknya menghargai masukan parpol dan tim pasangan calon. Semua temuan kata dia, ditelusuri. “Terus kami lakukan itu,” bebernya.
Adapun anggota KPU Provinsi DKI Jakarta yang membidangi data pemilih, Aminullah mengatakan, pihaknya menelusuri secara langsung indikasi NIK ganda dan pemilih terdaftar dua kali. “Kami punya tiga saringan untuk menekan hal itu. Pertama nama, kemudian NIK dan ketiga nama dan NIK,” beber Aminullah.
Sementara itu, Ketua Panwaslu DKI Jakarta Ramdansyah mengatakan, pihaknya sudah jauh hari mengingatkan adanya NIK ganda. “Bulan Januari kami sudah sampaikan itu,” pungkasnya. (dai)
“Tidak ada perubahan dari yang kami debatkan minggu lalu. Baik itu NIK ganda dan lain-lain. Kami sudah pelajari soft copy yang diberikan KPU,” ujar juru bicara tim Jokowi-Ahok, M Taufik, saat rapat penyampaian pandangan DPT di kantor KPU DKI, Kamis (31/5) kemarin.
Pria yang juga Ketua DPD Partai Gerindra DKI itu juga mempertanyakan sikap KPU DKI jika mendapati NIK ganda dipakai sama. “Kalau dua-duanya bilang ada, apa sikap KPU. Saya kira banyak yang seperti itu,” terang Taufik.
Dia menambahkan NIK ganda ditemukan ribuan. Kalau KPU Provinsi DKI asal coret dia bisa di laporin. “Dukcapil harus ikut bertanggungjawab terkai NIK ganda,” beber Taufik.
Sementara itu, Purba Hutapea, Kadis Dukcapil DKI Jakarta mengatakan, tidak ada NIK yang berulang. Kalau ada di lapangan ditemukan, bisa salah input atau pemalsuan.”Jika ada dua, satu pasti palsu. Jadi di DP4 tidak ada NIK yang berulang. Ibu Dahliah (Ketua KPU DKI), kalau diperlukan staf kami, bisa kami kirim untuk membantu terkait hal itu,” pungkas Purba.
Sementara itu, tim advokasi pasangan Hidayat Nur Wahid-Didik, Agus Otto mengatakan, pihaknya mempersalahkan format pengisian dan penghitungan yang tidak sesuai. “Format pengisian data pemilih di PPK Jakarta Barat kok berrbeda dari aturan. Kemudian, masalah penambahan data pemilih jumlah totalnya juga salah,” beber Agus. “Menurut kami itu menunjukkan upaya sistematis, sebab KPU itu kan sudah menyosilisasikan penggunaan form dan penetapan DPT di kotamadya,” ujarnya.
Agus menambahkan, jika data dari bawah bermasalah, ke atas juga demikian. Pihaknya mempertanyakan, bagaimana mekanisme seperti itu bisa sampai terjadi. “Kami masih punya banyak data di Kotamadya Jakarta Barat, ini kami beruntung mendapatkan data ini, masalahnya bagaimana,” ujarnya. “Hasil pleno disahkan dulu, seperti di Cengkareng,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Dahliah Umar mengatakan, pihaknya menghargai masukan parpol dan tim pasangan calon. Semua temuan kata dia, ditelusuri. “Terus kami lakukan itu,” bebernya.
Adapun anggota KPU Provinsi DKI Jakarta yang membidangi data pemilih, Aminullah mengatakan, pihaknya menelusuri secara langsung indikasi NIK ganda dan pemilih terdaftar dua kali. “Kami punya tiga saringan untuk menekan hal itu. Pertama nama, kemudian NIK dan ketiga nama dan NIK,” beber Aminullah.
Sementara itu, Ketua Panwaslu DKI Jakarta Ramdansyah mengatakan, pihaknya sudah jauh hari mengingatkan adanya NIK ganda. “Bulan Januari kami sudah sampaikan itu,” pungkasnya. (dai)
Sumber : http://www.jpnn.com/read/2012/06/01/129181/DPT-Fiktif-Belum-Berubah-
Posted in: BERITA
0 komentar:
Posting Komentar